Thursday, October 14, 2010

Ilusi Pecandu Sabu-Sabu Kekuasaan

Saat meletakkan asas pemerintahan “Negara Madinah,” nabi menanamkan spirit toleransi dan demokrasi. Meskipun waktu itu belum mengenal kata ’demokrasi’ tapi nabi sudah membumikan asas-asasnya di ”Negara Madinah”— dan dilanjutkan oleh keempat sahabat penganti (al khulafa-ur r?syidiin). Sedangkan para pemimpim ”kekhalifahan” pasca-Khulaf?-ur R?syidin, di mata saya, sama sekali tidak menerapkan sistem ’Islami’ yang sudah diletakkan/ dicontohkan dasar-dasarnya oleh nabi dan keempat sahabat penggantinya saat memimpin ”Negara Madinah.” Menurut saya, ”pemimpin Islam” pascakenabian dan empat orang sahabat pilihan, hanya pecandu sabu-sabu kekuasaan.

Pasca-Khulafa-ur Rasyidin, para pemimpim ”kekhalifahan” telah kembali ke sistem jahiliyah yang sudah mapan sebelum Islam datang: monarkhi dan ’kesucian’ para pemimpin. Seakan pemimpin adalah ’ma’shum’, terjaga dari dosa, sehingga tak bisa ’diadili’ rakyat. Kasus ini bisa kita lihat pada para penguasa Bani Umayyah yang menyebarkan faham fatalisme, jabariyyah, sebagai benteng kekuasaan. Maka, tidak berlebihan bila mereka adalah para pecandu —meminjam istilah Goenawan Mohamad—sabu-sabu kekuasaan.

Ironisnya, yel-yel antidemokrasi diteriakkan di mana-mana dan spirit kembali mendirikan ’Daulah Islamiyyah’ tetap, atau mungkin semakin, membara. Orang-orang yang tak mau belajar dari lembaran sejarah yang membentang lama: … sebuah sejarah harapan dan kekecewaan yang silih berganti, sebuah sejarah ide dan rencana cemerlang yang tak selamanya tahu bagaimana menjauh dari sabu-sabu kekuasaan. Lalu, masihkah kita ’ngeyel’ mendirikan ’Negara Islam’ di Indonesia?”

Pertanyaan yang tidak perlu dijawab!

Islam dan Demokrasi

Pada suatu hari, di awal musim dingin, sambil menikmati sepotong roti dan segelas susu-kopi, saya ajukan satu pertanyaan pada teman yang bersebelahan dengan saya, ”Menurut loe, apa dan bagaimana demokrasi?”

Seperti yang sudah saya terka jawabanya: ”Ia produk kafir. Jadi, kita harus meninggalkannya. Kita tidak boleh memakainya karena Islam punya ’sistem (pemerintahan) sendiri’: khil?fah.”

Seorang teman yang lain—di dagunya tumbuh beberapa jenggot, jitaknya hitam, celananya di atas mata kaki—dengan mata menyala bagai api menyela obrolan kami, ”Ane kasih satu ayat buat antum renungkan! ’Afahukm-al j?hiliyya-ti yabghün. Wa man ahsan-u minall?hi hukm-al liqaum-in yüqinün.” Dan ngeloyor pergi.

Terhadap teman yang satu ini, saya katakan: jangan pergi dulu, Bos. kita diskusikan maksud ayat itu: adakah korelasinya antara ayat tadi dengan Islam-demokrasi. Seakan tak mendengar, mungkin ia puas mulutnya bisa menumpahkan sebaris kalimat yang merupakan emanasi dari lauh mahfudz. Ia keluar meninggalkan math’am (kantin), tempat kami sarapan.

Ini hanya sekelumit dari sikap orang-orang yang terlalu terburu-buru mengambil penilaian terhadap demokrasi. Mereka lupa pada satu kaidah, ”Alhukmu yadüru ma’a tasyawwurihi.” Meraka lupa, atau mungkin tidak tahu/ sadar, bahwa demokrasi senafas dengan Islam. Ruh demokrasi sudah ditanamkan oleh nabi dan diikuti oleh keempat orang wakilnya (kh?lifah al r?syid?n).

Di atas adalah representasi sikap fanatik sebagian umat Islam— kelompok yang lalai pada kaidah dan dasar-dasar Islam tentang pemerintahan seperti saya kutip di atas dan argumen yang akan saya jabarkan nanti.

Bagi saya, bila demokrasi made in kafir tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Sebab, kita tidak bisa memungkiri dalam demokrasi terdapat kebaikan/ maslahah dari pada sistem khilafah [yang berubah jadi] monarkhi (yang jelas tidak pernah diajarkan nabi) yang mereka bela dan berusaha kembali menghidupkannya.

Kalau demokrasi berasal dari rahim ”kafir” tapi kita masih bisa mengambil sisi positif-manfaatnya, kenapa tidak kita ambil sisi itu? Kalau demokrasi adalah produk kafir, bagi saya sama dengan handphone atau proccesor komputer yang semuanya tidak ada satu pun hasil buatan umat Islam. Apakah kita akan membuang handphone dan komputer (dan kembali mengirim surat menggunakan ’jasa’ burung seperti zaman nabi?) karena processor-nya made in kafir padahal keduanya sangat membantu kita untuk berkomunikasi dan mengefektikan waktu bekerja? Atau membuang mobil dan meng-import unta agar jadi umat nabi paling pari purna, tentu logika yang lugu.

Terhadap pernyataan ini, saya hanya berkomentar: tidak akan ada yang membuang barang-barang tersebut. Karena kita sadar keduanya sangat membantu mempermudah urusan/ kerjaan kita. Kedua, juga terbukti membantu mengefektifkan dakwah Islam, meskipun made in kafir. Saya teringat ketika Israel gencar membom-bardir Palestina. Saat itu, fatwa memboikot terhadap produk Yahudi di keluarkan. Dan, seperti biasanya, fatwa itu disebarkan di mana-mana. Saya katakan pada salah satu ”loper” fatwa itu: akhi, kenapa handphone antum masih ”Nokia” dan processor laptopnya masih pakai ”Intel” padahal kedua barang itu ada dalam daftar produk-produk yang harus diboikot? Dia diam! Begitu juga dengan demokrasi: ’para penjaga akidah Langit’ yang sejak dulu antipartai (bahkan sampai memfatwakan haram) sekarang malah nyenyak tertidur di ”kursi haram” itu. Ironi, bukan? Oral yang berlawanan dengan laku nyata sekarang sudah biasa!

Bagi saya, sekali lagi, kalau memang demokrasi adalah produk kafir, maka sikap yang bijak adalah sama dengan sikap kita terhadat kedua barang elektronik itu: kita tidak meninggalkan keduanya, tapi mengambil manfaatnya/ memanfaatkan sisi positifnya dan membuang yang sisi negatifnya—misalnya, tidak menggunakan HP sebagai media penipuan atau video call dengan lawan jenis yang haram bagi kita. Sebagaimana panduan dalam maksim Islam klasik, ”M? l? yudraku kulluh l? yutraku kulluh.” Jadi, bila sistem demokrasi dewasa ini yang sudah ’diformat’ ulang oleh Barat tidak semuanya sesuai dengan doktrin Islam, kita ambil poin-poin yang masih senyawa saja. Ini sikap yang seharusnya diambil oleh orang yang menganggap demokrasi produk kafir. Itu sikap dewasa yang mengedepankan maslahah yang merupakan spirit diturunkannya syariat dari Langit ke bumi—membumikan kemaslahatan umat adalah ajaran nabi, bukan?

Namun, bagi saya, demokrasi senafas dengan Islam. Sistem pemerintahan pertama yang diletakkan nabi dan khil?fah al r?syidah adalah pondasi demokrasi yang sudah melampau ruang dan waktu masyarakat semanjung Arab waktu itu yang menonjolkan kesukuan. Masyarakat kolot yang diapit dua peradaan yang kokoh (Romawi dan Persia) yang mengunakan sistem pemerintahan monarkhi. Akan tetapi, karena masyarakat Arab saat itu belum siap menerima sistem baru, akhirnya, pasca-khil?fah al r?syidah, masyarakat Arab (dibawah komando Muawiyyah) kembali terjerumus ke dalam ’sistem pemerintahan’ jahiliyyah (kerajaan-monarkhi). Dari Umayyah (dengan fatalismenya sebagai tameng melanggengkan kekuasaan), berlanjut Abbasiyyah (dengan muktazilahnya), dan baru berakhir setelah Turki Utsmani (para pecandu sabu-sabu harta dan ’syahwat’) runtuh bagai debu.

Bagi saya Islam meletakkan dasar-dasar tata Negara yang demokratis. Ini bisa kita lihat dari pemilihan keempat wakil (khalifah) nabi semua terpilih melalui badan khusus, tak satu pun yang jadi khalifah karena hubungan darah. Abu Bakar terpilih atas dukungan kaum migran (muhajirin) dan pribumi (anshar) di balai urung Bani Tsaqifah, dan dibaiat langsung oleh rakyat. Begitu juga Umar, Utsman, dan Ali.

Sistem demokrasi semakin kentara ketika Umar jadi khalifah kedua. Dia mengatur administrari negara jadi teratur. Pada lembaga yang mengurus administrasi negara (diw?n) ini, Umar tidak hanya mempekerjakan Umat Islam, tapi juga non-Muslim (kafir dzimmi) bahkan diantara pejabat itu terdapat orang Yahudi[1].

Ironisnya, justru sekarang sistem yang tidak pernah diajarkan nabi ini yang kembali untuk dihidupkan oleh sepotong golongan– romantisme kejayaan Islam di masa silam. Seakan sebuah garansi bahwa khilafah jadi jaminan umat akan bersatu dan kembali pada masa kejayaan di semua lini: ekonomi, politik, sains, kedokteran, hukum, dll.

Para penggagas ’Negara Islam’, kata Goenawan Mohamad, ”… tak membaca sejarah yang terbentang… sebuah sejarah harapan dan kekecewaan yang silih bergantin, sebuah sejarah ide dan rencana cemerlang yang tak selamanya tahu bagaimana menjauh dari sabu-sabu kekuasaan. Lalu, masihkah kita ’ngeyel’ mendirikan ’Negara Islam’ di Indonesia?”

Mengharapkan kembali berdirinya/ tegaknya Khil?fah Isl?miyyah hanya ilusi. Ilusi seperti orang menatap fatamorgana di siang bolong dari jauh tampak jelas, setelah ’dekat’ ternyata bayangan itu masih ’jauh.’ Begitu seterusnya. Persis seperti Sisiput dalam mitologi Yunani Kuno: sisiput dihukum para dewa untuk mengangkut batu dari bawah ke atas bukit tapi sampai di tengah ’perjalanan’ batu yang ia bawa jatuh ke bawah, begitu seterusnya.

Maka, bagi yang tetap ngeyel mendirikan Daulah Islamiyah di Indonesia, saya ucapkan: Selamat mengigau! Selamat mengejar fatamorgana, seperti sisiput yang naik turun gunung untuk satu tujuan: mengangkut batu sampai ke puncaj bukit.

Tripoli, 18 Desember 2009

Pukul 08.46 AM

--------------------------------------------
[1] ’Daulah Islamiyyah’ pasca-Khulafa-ur Rasyidin tidak lagi sebagai negara yang menjamin kebebasan beragama (hifdzud din), seperti dicontohkan nabi, yang merupakan salah satu dari nilai universal Islam (al maqasid al syari’ah). Sebaliknya, para penguasa pascawakil nabi meletakkan Islam sebagai ideologi politik. Penguasa Umayyah dengan fatalismenya dan menghalalkan pembunuhan terhadap Ali karromalLohu wajhah dan keturunannya, dan Abbasiyyah (dengan ideology muktazilahnya), juga berkedok agama untuk menghabisi keturunan Umayyah.

Hajjaj ibn Yusuf Al Tsaqafi, panglima perang Dinasti Umayyah, pada tahun 65 H membantai 70.000 jiwa opon Iraq dengan agama sebagai kedok. Dengan suara bagai singa lapar keluar dari kandang, ia bernyanyi: ”saya anak manusia pencongkel gigi-gigi; saat aku tebas kepala yang bersorban, kau akan kenal siapa aku.” Inikah pemerintahan yang diajarkan Islam? Sistem inikah yang diidam-idamkan?


EmoticonEmoticon