Tuesday, October 12, 2010

Jihad Vis a Vis Crusaid

jihad
Satu gereja untuk menebus satu masjid, menghancurkan satu desa untuk menggantikan satu desa lain yang luluh-lantah, nyawa untuk membayar hutang nyawa. Apabila terdengar kabar, di satu tempat, ada gereja dibakar, maka dalam waktu yang singkat dan jarak yang tidak terlalu jauh akan ada si jago merah ”berdizkir” di masjid. Begitu pula sebaliknya.

Apakah ini simetris sebagaimana konsep qishash yang diajarkan Islam: satu leher untuk satu leher, satu kaki untuk satu kaki, hutang nyawa dibayar nyawa. Apakah ini bagian jihad yang katanya suatu paling mulia dalam Islam? Apakah nabi melegalkan pembunuhan (baca: mutilasi) terhadap siswi sekolah menengah atas nama agama? Ataukah ini hanya dendam kesumat?

Kontekstualisasi Jihad: Agar Ummat tidak Jadi Ranting Kering

Secara leksikal jihad adalah totalitas mengerahkan segala potensi. Inilah jihad yang universal. Konsep jihad seperti ini sebenarnya menjadi tantangan paling berat bagi umat Islam. Nabi bersabda ketika pulang dari Perang Tabuk, ”Kita telah kembali dari jihad skala kecil (jihad ashgar) ke yang lebih besar (jihad akbar).”

Seorang santri yang berusaha mengerahkan semua potensi yang dimilikinya dan mampu merintangi halangan serta menaklukkan nafsu sehingga dia meraih prestasi gemilang, juga bagian dari jihad. Pun pejabat yang tidak tergoda ”gaji sampingan.” Jihad dalam pengertian bahasa inilah yang tetap relevan ruang dan waktu.

Sedangkan secara syara’, jihad berarti mengerahkan semua kemampuannya (tenaga, harta, dll) untuk memerangi non-Muslim atau pemberontak. Jihad dalam arti perang ini terekam , antara lain, dalam QS Al Baqarah: 190—193, Al Hajj: 39 dan 78,  Al Taubat: 111. Biasanya jihad dalam artian terakhir ini lebih indentik dengan kata al qit?l, peperangan.

Karena pemahaman terhadap jihad yang rigid, terdapat segelintir orang yang meneriakkan jihad ketika kerusuhan di Ambon dan Maluku, misalnya, berkecamuk. Teriakan jihad dan janji mati syahid memang benar-benar ampuh membangkitkan emosi keagamaan kaum muslimin. Tak heran, bila gelombang orang mendaftarkan diri berjihad begitu mengejutkan.

Berjihad fisabilillah memang menjadi keharusan bagi kaum muslimin tapi setelah memenuhi beberapa syarat. Diantaranya, non-Muslim itu adalah kafir harbi (non-Muslim yang menunjukkan sikap bermusuhan) dan sudah masuk ke wilayah umat Islam. Adapun kafir zimmi (non-Muslim yang hidup rukun bertetangga dan/ atau terikat perjanjian dengan umat Islam), syara’ melarang untuk memerangi mereka. Bahkan nabi dengan tegas, saat fathu Makkah, memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang masuk rumah Abu Sufyan atau masjid haram.

Selain itu, mujahid (orang yang jihad) harus memiliki kekuatan dan niat murni berjihad hanya untuk menjaga eksistensi dan menegakkan agama Islam (li i’lai dinillah). Jihad bukan untuk menjarah, bukan pula untuk memenuhi nafsu duniawi (syahawat al dunyawiyyah).

Mari bercermin pada pasukan badar. Saat itu, berjihad bagi kaum muslimin merupakan sesuatau yang sangat berat karena mereka baru saja membuat sebuah komunitas kecil yang masih belum setabil di Madinah. Namun, apa boleh dikata tidak ada pilihan lain untuk mempertahankan kontinuitas mereka selain perang.

Sebab, pada saat itu, bagi bangsa Arab kekerasan dan ancaman jadi norma keseharian. Masalah sepele meledak jadi perang suku. Maka dari itu, tanpa jihad eksistensi kaum muslim terancam habis digerus arus sejarah yang tidak bersahabat. Mungkin saja penyiksaan kaum Quraisy Makkah yang semakin brutal dan tidak segan membunuh demi mempertahankan status quo menjadi gunting yang memotong kelangsungan sejarah Islam.

Maka, meletuslah Perang Badar pada 17 Ramadhan  624 M.

Perang memang benar-benar terjadi. Pedang terhunus dan nyawa melayang tidak mungkin dihindari. Namun, yang perlu digaris bawahi bahwa nabi mewajibkan pasukannya untuk tetap menjaga kode etik peperangan yang belum pernah ada sebelumnya. Sebut saja, misalnya, tidak boleh berkhianat, berlebih-lebihan, ingkar janji, mencincang mayat, membunuh anak kecil, orang tua renta, wanita, jangan membakar pohon, menebang atau menyembelih binatang ternak kecuali untuk makan, jangan mengusik ahli kitab yang sedang beribadah.

Pertanyaannya, bagaiman dengan kasus Ambon, Kupang, dan berbagai daerah yang lain, apakah itu juga jihad?

Selum menjawab pertanyaan ini mari kita masuk ke dalam koridor masa kelam beberapa tahun silam itu. Saat itu, Idul Fitri 1419 H, di sejumlah daerah dilanda kerusuhan masa. Sungguh ironis di hari kemenangan yang seharusnya diisi dengan saling memaafkan justru diwarnai aksi bakar-bakaran.

Bangsa ini sudah tidak ada bedanya dengan kayu kering yang mudah ”terbakar,” sekali tersentuh percikan ”api” seketika itu juga langsung menyala. Persoalan sepele berubah jadi masalah krusial, akhirnya SARA menjadi bingkainya. Dalam konteks inilah teriakan jihad fisabilillah muncul.

Konsekwensinya, negara-bangsa benar-benar terancam. Meskipun demikian, kita masih patut bersyukur karena teriakan jihad pemuda Islam tidak dibalas dengan longlongan crusade (teriakan balasan pasukan salib atas gema jihad)  oleh pemuda Nasrani. Tanpa crusade saja sudah begitu mengerikannya.

Meletuskan kerusuhan SARA di beberapa daerah, menurut Azyumardi Azra, adalah ekses dari reformasi, politik, dan ekonomi lebih dominan dari faktor agama. Maksudnya, agama bukan faktor genuine yang menyulut kerusuhan itu terjadi, tetapi lebih didorong oleh kecemburuan ekonomi dari warga pribumi dan trauma sejarah kalangan Nasrani sendiri.

Kepada wartawan Aspirasi Kita, Misbah,  Azra menuturkan dengan jelas analisis terjadinya kerusuhan yang terbingkai dalam SARA itu. Berikut petikan analisis doktor dari Colombia University AS itu.



”… Pada tahun 1980-an, umat Islam mulai mengalami mobilisasi pendidikan dan ekonomi. Mereka menjadi lebih sadar tentang agama mereka. Pada saat yang sama, pembangunan semakin meningkat. Untuk konteks Ambon, karena semakin tersedianya  sarana transportasi, umat Islam yang berasal dari Ujungpandang, suku Bugis, dan Makasar pergi ke sana. Ketika mereka berhasil, secara tidak langsung ini  mendesak orang-orang Ambon Kristen yang sejak masa kolonial tergantung pada birokrasi. Tantangan kedua datang dari generasi Islam terpelajar yang semakin siap merebut posisi-posisi elit pada jajaran birokrasi yang selama ini didominasi oleh pihak Kristen. Orang-orang Kristen ternyata belum siap menerima kenyataan ini.”[1]

Bisa kita lihat, gelombang pergantian birokrasi dari gereja ke masjid terjadi secara besar-besaran. Dimulai sejak Mohamad Akib Latuconsina, Ketua ICMI cabang Ambon dan Maluku, menjadi gubernur Maluku. Kemudian, dilanjutkan oleh penggantinya, Saleh Latuconsina. Mulai saat itu, kaum muslimin yang sejak dulu selalu termarjinalkan dari kursi pemerintahan menjadi mayoritas. Bukan hanya itu, gelombang kedatangan masyarakat Islam dari Sulawesi juga bagai riak air yang tidak bisa dibendung. Terjadilah perubahan: kaum muslimin yang dulu minoritas, berubah jadi warga mayoritas di Ambon. Rupanya pergeseran ini membuat miris hati kaum salibis. Meledaklah peristiwa Ambon, dan beberapa daerah lain.

Sekarang kita bandingkan dengan peristiwa Perang Badar, jihad pertama dalam lintasan sejarah Islam. Tahun 622 M merupakan masa-masa paling sulit bagi umat Islam. Mereka minoritas, ditindas, bahkan diusir dari tanah leluhur. Kaum Quraisy sebagai pemegang status quo semakin beringas menindas. Turunlah perintah jihad. Kenapa harus jihad?

Jihad dalam arti perang untuk mempertahankan entitas komunitas yang masih berjumlah kecil itu agar tidak hancur dilumat tindasan suku jahat. Apabila umat Islam  tidak angkat senjata maka akan tamat ditelan keganasan waktu yang tidak bersabahat: satu persatu pengikut Muhammad Saw akan habis.

Umat Islam hanya dihadapkan pada dua pilihan: to be or be not. Apakah Islam akan eksis atau redup ditelan waktu. Dan satu-satunya pilihan agar bisa to be (menjadi agama yang eksis sepanjang waktu) umat Islam harus berjihad karena jika tidak demikian, kata Syafi’i Ma’arif, komunitas itu (umat Islam, pen) akan lenyap ditelan oleh kekuatan sejarah yang amat tidak bersahabat.[2]

Saat itu, Tidak ada konstitusi yang menjadi rujukan, tidak ada pancasila sebagai dasar negara, tidak ada undang-undang yang menjadi ”rantai” yang menyatukan bangsa. Berbeda dengan kasus Ambon yang masih bisa diselesaikan di atas meja hukum. Jangan lupa Indonesia bukan Negara Islam, dan kaum Nasrani itu bukan bughot yang akan melakukan pemberontakan terhadap negara. Maka, semuanya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Let put on the table,” kata Azyumardi Azra.

Ketika ”jihad” diwarnai dengan peristiwa pembunuhan (lebih tepatnya mencincang; mutilasi) siswi sekolah menengah, ketika teriakan jihad itu di halaman rumah ibadah yang hangus, jelas-jelas keduanya melanggar larangan nabi, apakah masih dikatakan jihad fisabilillah? Jangan-jangan kita salah menerapkan jihad.

Menurut hemat penulis, tidak ada jihad yang lebih relevan dalam konteks Indonesia selain jihad menurut pengertian leksikal yang penulis katakan di atas. Dengan menegakkan dan mengembangkan jihad yang universal bangsa tidak lagi menjadi ranting kering. Sebaliknya (paling tidak berharap) bisa menciptakan Indonesia yang egalitarian dan bermoral.

Secara garis besar doktrin jihad universal hanya bisa terwujud dengan kontekstuasasi: melenturkan makna jihad sesuai ruang dan waktu pada saatnya.

Kesuksesan jihad universal, antara lain,  peristiwa pada tanggal 27--28 Oktober 1928, di jalan Keramat Raya, Waltervreden (sekarang Jakarta). Di bawah komando Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia, pemuda-pemuda dari berbagai suku dan ras berkumpul untuk mengucapkan sumpah: tidak ada bangsa, tidak ada bahasa di nusantara selain Indonesia. Suku, ras, marga dan lain sebagainya tidak mau menjadi jurang pemisah di antara mereka untuk mewujudkan cita-cita terbebas dari penjajahan.

Mulai saat itu, sebagai bangsa Indonesia sudah terbangun kokoh sedangkan sebagai negara baru terbentuk tujuh belas tahun kemudian. Tepatnya pada hari Jumat 17 Agustus 1945, bertepatan 17 Ramadhan 1365, atau 17 Agustus tahun Jepang di jalan Pegangsaran Timur 56, Cikini, Jakarta Pusat. Jadi, Republik Indonesia sebagai bangsa jauh lebih dulu terbentuk dibandingkan sebagai Negara. Kopsep jihad universal dengan upaya kontekstualisasi substansinya yang menjadi  penopang.

Beranikah para santri melakukan terobosan berjihad universal seperti yang dilakukan oleh Soegondo Djojopoespito dan kawan-kawan delapan puluh silam yang berhasil menyatukan bangsa? Sekarang konsep jihad universal bagaimana yang bisa diterapkan di Indonesia, misalnya, untuk memerdekakan dari penjajah berdasi?[]




[1] Azra, Prof Dr. Azyumardi. 2000. Dalam, Islam Substantif: Agar Umat Tidak  Jadi Buih. Edisi-1. Bandung: Mizan.



[2] Ma’arif Syafi’i, Prof Dr. A. 2004. Mencari Autentisitas dalam Kegalauan. Edisi- 1.  Jakarta: Pusat Study dan Peradaban Muhammadiyah.


EmoticonEmoticon