Thursday, October 2, 2014

Membaca Pancasila dengan Maqasid al-Shari‘ah

Shari>‘at Islam tak sekedar pedoman yang mengatur hubungan vertikal: hamba dengan Tuhannya. Sepaket dengan itu, agama samawi terakhir ini pun membawa misi menebar rahmat di muka bumi untuk menjaga keseimbangan hubungan horizontal: sesama hamba, dan/ atau hamba dengan lingkungan. Demikian pula sebaliknya. Sebab, manusia diciptakan sebagai wakil-Nya di dunia.

Al-Shari>‘ah adalah ketetapan Allah SWT bagi hamba-Nya berupa hukum, peraturan, dan pedoman untuk dapat hidup adil dalam masyarakat yang heterogen sehingga mampu “berinteraksi” dengan Tuhan, dan—tentu saja—antar sesama manusia sehingga bisa bahagia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, shari>‘at tidak sekedar pedoman untuk mencari kebahagiaan di akhirat, juga bagaimana manusia bermu'amalah dengan sesama dan kebahagiaan selama hidup di dunia.

Hal tersebut dapat kita lihat dari prinsip-prinsip shari>‘at itu sendiri, yang dirangkum oleh al-Sha>t}ibi>, menjadi lima prinsip pokok shariat (al-Maqa>shid al-Shari>‘ah), yaitu: menjaga agama (hifz} al-di>n), menjaga keselamatan diri (hifz} al-nafs), menjaga akal (hifz} al-‘aql), menjaga keturunan (hifz} al-‘ird), dan menjaga harta (hifz} al-ma>l). Masih menurut al-Sha>t}ibi, sebagaimana dikutip oleh Markaz al-Fatwa>, tidak hanya shari>‘at Islam yang bertujuan menjaga kelima perinsip di atas tapi semua agama pun memiliki misi yang sama.

Menjaga agama merupakan prinsip pertama dari shari>‘at. Sebab, kata Ibn Ami>r H}a>j, ia merupakan tujuan utama dari turunnya shari>’at. Tuhan menciptakan manusia (hanya, pen.) untuk beribadah pada-Nya (Q.S. Al-Dhariya>t: 56). Kita tak akan kesulitan untuk menemukan pedoman "berkomunikasi" secara vertikal. Tentunya hal tersebut merupakan jasa besar ulama terdahulu dalam upaya membantu kita—kaum muslim yang lahir belakangan—untuk menjaga agama dengan benar sehingga kita jadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini prinsip pertama shari>‘at yang diadopsi sebagai sila pertama dasar negara kita. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, itu pegangan yang dipegang erat. Selama non-muslim tidak mengusik, tentunya. Jika mereka menciderai amanat, itu lain lagi.

Masyarakat Madinah yang multi etnik dan berbeda agama hidup bersama. Keadilan dijunjung tinggi, menunjukkan kemanusiaan yang beradab yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam yang menentramkan. Tak ada ajaran Islam yang menciptakan iklim mencemaskan bagi lingkungan sekitar pemeluknya, apalagi doktrin untuk membombardir tempat ibadah.

Prinsip shari>‘at kedua adalah kewajiban menjaga jiwa (hifz} al-nasf). Ia didahulukan dari tiga yang lain karena masih terikat erat dengan prinsip yang pertama. Baru berurutan kewajiban menjaga prinsip-prinsip berikutnya. Dalam teori maqa>s}id, upaya menjaga jiwa ini, diantara, termanifestasikan dengan penegakan hukum potong tangan bagi  pencuri, atau qis}a>s} bagi yang ”berhutang” nyawa.  Potong tangan dan qis}a>s} merupakan representasi dari UU yang berlaku saat itu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan: dilarang mencuri, apalagi membunuh. Siapa melanggar, hukuman sangat berat. Langkah nyata penguasa dalam penegakan hukum untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh menciduk hak orang lain. Meski sekarang kita disajikan ironi: penguasa mengeruk harta negara, untuk kepuasan perut sendiri. Sebuah penghiatan yang harus segera dikebiri.

pancasilaFakta kemanusiaan yang adil dan beradab, sangat mudah ditemukan dalam lembaran-lembaran sejarah: nabi menghargai kerukuan tak hanya dengan warga negara beragama Islam. Madinah ”sebuah negara demokratis” yang heterogen dan multi etnik.

Tidak ada diskriminasi suku dan agama. Tidak ada ketimpangan sosial. Hukum ditegakkan. Adil! Bahkan, seandainya putrinya sendiri yang mencuri, bagi nabi tidak ada pengecualian untuk penegakan hukum. Prinsip shari>‘at kedua ini, jadi sila kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,” yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Nabi mampu menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa pandang suku, kasta, dan agama di kota yang semula bernama Yathrib itu. Di Madinah, jiwa manusia terjamin keselamatannya. hifz} al- nafs benar-benar dijunjung tinggi. Suatu prestasi yang belum pernah dicapai pemimpin negara (dan agama) dimana pun. Merupakan pilihan yang tepat yang ditentutan oleh perumus dasar negara NKRI untuk mengadopsinya sebagai sila kedua asas Negara, dengan tranformasi bahasa yang membumi, ”Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.”

Selain itu, kesuksusesan nabi memimpin Madinah adalah ditopang oleh upaya menjaga akal (hi}fz} al-‘aql) penduduknya agar jangan sampai ”rusak”. Sebab, akal merupakan anureh istimewa Tuhan bagi manusia yang dapat membedakan ia dengan binatang. Tanpa akal, manusia dan binatang hanya berbeda secara fisik. Maka, dalam ilmu maqa>s}id menjaga akal dari kerusakan merupakan keniscayaan yang tak bisa diabaikan (amr muttafaq alaih). Menjaga akal bisa dilakukan dengan dua cara; (1) cara yang tampak, mmisalnya, dengan aktifitas belajar-mengajar, dan (2) cara yang tak kasat mata, ini yang selalu dijadikan contoh studi maqa>s}id, menjaga untuk tidak mengkonsumsi makanan dan/ atau minuman yang memabukkan, dan sejenisnya.

Dengan menjaga akal dari dua sisi itu, tercipta manusia yang beradab. Tentu saja implikasinya mereka mudah “untuk dikendalikan” dari para manusia yang  tak berakal. Dan sekali lagi, itu terwujud di era kepemimpinan nabi. Masyarakat madinah yang cinta ilmu dan terjaga dari mengkonsumsi hal-hal yang merusak otak, maka mereka mudah untuk diajak bersama-sama menciptakan iklim persatuan penduduk Madinah. Masyarakat yang berpendidikan lebih mudah untuk diarahkan pada kemajuan, tidak seperti masyarakat jahiliyyah yang lebih mendewakan tribalisme kesukuan dan keyakinan leluhur. Tanpa ketimpangan hukum. Nabi Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Semangat persatuan ”Republik” Madinah ini pula yang diadopsi sebagai sila ketiga, ”Persatuan Indonesia.” Meskipun terdiri dari suku-bangsa yang beraneka, bangsa Indonesia tetap ”tunggal ika.” Ini juga merupakan misi kanjeng Nabi Muh}ammad seperti terekam dalam Q.S. al-H}uju>ra>t: 13.

Demikian pula sila keempat, yang tak lain transformasi dari prinsip shari>‘at, h}ifz al-‘irdh. Dalam Islam Prinsip ini sangat penting untuk dijaga karena ia termasuk dari salah satu amanat manusia sebagai ”tangan Tuhan” untuk meramaikan bumi (‘ima>rah al-‘ardh) dan menjaga kontinuitas entitas manusia (baqa> al-’umam) di bumi agar tidak sampai punah. Maka, shari‘at mengatur pedoman dan peraturan menikah untuk menjaga hubungan suci antar jenis kelamin sehingga nasab anak yang dilahirkan jelas. Tidak seperti binatang. Menjaga nasab tak lain, menurut Umm al-T}a>riq, ”Menjaga kemulian itu sendiri” (2011: 14).

Berbicara menikah, maka kita pun tak bisa lepas untuk membicarakan dinamikanya. Diantara hal yang ditanamkan dalam ajaran menikah adalah bermusyawarah. Contoh terkecilnya adalah janda tidak boleh dinikahkan secara paksa. Wali tidak boleh menikahkan si janda kecuali setelah ada kesediaan yang terucap (al-Ghazziri>: 2005: 230). Laki-laki dianjurkan memilih istri yang memenuhi, minimal, salah satu dari empat kriteria yang disabdakan nabi. Wanita diprioritaskan bersuami lelaki yang sekufu, dst. Semangat bermusyarah tak lain ajaran Alquran (Q.S. A>li ‘Imra<n: 159) pun diadopsi sebagai sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Artinya, Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain; mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ibnu kasir mencatat dalam magnum opus-nya, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘A>d}i>m, setiap kali terjadi sesuatu, nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya (t.t.: I, 373).

Semua telah terjamin: pengakuan terhadap agama, menjaga jiwa, akal, dan nasab semua menjadi butir-butir Pancasila. Kewajiban negara yang independen dan tidak tunduk pada intervensi asing adalah kewajiban untuk menjaga keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Negara harus menjaga keadilan sosial, kebebasan, dan segala hal yang berkaitan dengan rakyatnya tanpa ada campur tangan tetangga. Konsep mensejahterakan rakyat harus dijunjung tinggi. Dalam salah sebuah kaidah fikih, terdapat sebuah aforisme ”Kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kesejahteraan rakyatnya (tas}arruf al-ima>m ‘ala> al-ra‘iyyah manu>t} bi al-mas{lah}ah). Prinsip itulah yang dimasukkan oleh para perumus NKRI ke dalam lima prinsip negara agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul terwujud.

Namun, prinsip terakhir sulit—jika tidak boleh saya katakan tidak mungkin—terwujud dengan baik tanpa adanya kas negara yang mencupuki. Sebab, kas negara (al-ma>l) sangat penting. Untuk itu harus dijaga sirkulasinya. Suatu negara bisa kolaps tanpa kas yang memadai. Menyebarnya penjajah berkulit  putih ke benua hitam (baca:Afrika) dan Asia, termasuk Indonesia, karena tergoda kekayaan alam negara setempat, dengan satu tujuan: menggendutkan lumbung negara sehingga rakyat mereka hidup sejahtera. Namun sayang, mereka berusaha untuk mensejahterkan rakyat dengan cara yang salah.

Tentu ini berbeda dengan prinsip kelima dari Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebuahn prinsip yang berasas shariah, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, apalagi penjajahan. Hifz al-mal.

Itulah bedanya prinsip-prinsip yang berlandaskan pada shari>‘at dan tidak. Maka, tidak heran bila dalam sejarah modern Indonesia, NU tampil sebagai Ormas pertama yang mengakui pancasila sebagai asas organisasinya. Terobosan mengejutkan disaat ormas lain masih mbulet ngurusi hukum bidah dan khurafat. So, salah kaprah selama ini menempelkan lebel "Islam kolot" pada Ormas yang dideklarasikan oleh mBahm Hasyim ini. Faktanya, ia selalu mendahului zamannya, dibanding Ormas lain, dalam menelurkan keputusan-keputusan hukum yang (terkadang) mengundang perdebatan publik, baik yang dilakukan oleh kader-kadernya maupun keputusan resmi organisasi.

Kelima butir Pancasila tidak lain ”terjemahan” dari lima prinsip shari>’at Islam (maqa>s}id al-shari>‘ah) yang ditransformasikan oleh para perumus dasar negara dengan bahasa yang lebih membumi. Untuk itu, pintu perdebatan, apakah pancasila sesuai dengan shari>‘at atau undang-undang t}aqu>t? Sudah bukan masanya lagi. Pintu perdebatan sudah tertutup. Tak ada pintu berdebat sesuatu yang sudah jelas (qat'i>). Butir-butir Pancasila sudah mewakili prinsip-prinsip shari>‘ah.

Bagi NU, untuk mengamalkan Islam secara kaffah, tak perlu meneriakkan takbir sepanjang jalan sambil nenteng pentungan. Lalu, pergi meninggalkan korban dan kerugian. Itu bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan hidup rukun berdampingan, dan bila ada masalah atau perbedaan menyelesaikannya dengan bermusyawah mencari problem solving, bukan dengan kekerasan yang justru menimbulkan masalah baru. Meminjam jargon pegadaian, Islam bagi penulis, turun untuk "Menyelesaikannmasalah tanpa masalah". Jika muncul sebaliknya, harus dipertanyakan, itu Islam hasil kloning apa dengan apa? Doktrin hasil cangkokan dari mana?WaLla>hu a‘lam.

1 comment:

  1. Ada sebagian orang beranggapan, lebih wajib memla agama dari pada menjaga agama,
    Saya ingin minta pendapat jenengan, apa bedanya membela dan menjaga agama, lagi "kekinian" al-maidah misalnya.

    ReplyDelete


EmoticonEmoticon